 |
| Wagub Aceh |
BERANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh (Wagub), H Muzakir Manaf menyatakan, penembakan yang kembali terjadi di Aceh, khususnya terhadap Kantor Aceh Utara Development Committee (AU-Dec) di kawasan Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Minggu (15/3) malam lalu merupakan bentuk provokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya, untuk memperkeruh Aceh yang saat ini sedang dalam kondisi damai.
Oleh karena itu, Wagub berharap kasus penembakan tersebut segera terungkap dan pelakunya dapat diproses sesuai aturan yang berlaku. “Itu ulah provokator dan bentuk provokasi oleh pihak yang tidak senang melihat Aceh damai,” kata Muzakir kepada wartawan di sela-sela menghadiri Seninar Nasional dan Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Aceh di Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Kamis (19/3).
Seperti diberitakan, Kantor AU-Dec ditembak oleh dua orang yang belum terindentifikasi pada Minggu malam lalu. Meski tak ada korban jiwa, tapi kasus ini mengejutkan karena sasarannya adalah kantor lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang belakangan ini ramai diperbincangkan karena kehadirannya memicu keresahan warga lantaran dikait-kaitkan dengan isu pendangkalan akidah.
Kecuali itu, pascakasus penembakan tersebut sejumlah daerah di Aceh yang ada LSM Dec-nya mulai dibekukan oleh bupati/wali kotanya. Menurut Muzakir Manaf, kehadiran LSM Dec itu di Aceh sejauh ini belum ada laporan dan informasi kepada pihaknya selaku Wakil Gubernur Aceh.
Keberadaan sebuah LSM dengan misi yang jelas, lanjut Muzakir, tentunya tidak dipersoalkan dan sah-sah saja asal memenuhi kriteria dalam rangka membangun Aceh.
Akan tetapi, keberadaan LSM yang misinya tidak jelas, bermasalah, dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka perlu diambil tindakan tegas, sehingga tidak menambah keresahan. “Terhadap kasus penembakan seperti di Aceh Utara itu, kita harapkan jangan ada lagi ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR Aceh, Abdullah Saleh SH menambahkan, munculnya protes terhadap LSM Dec di sejumlah daerah di wilayah pantai utara timur Aceh perlu disikapi serius oleh masing-masing pemkab/pemko setempat. Pengurus Dec di tipa daerah perlu segera dipanggil dan persoalan yang timbul perlu disikapi dengan serius, sehingga tidak sempat memunculkan persoalan baru di Aceh. “Perlu diambil langkah positif,” usul Abdullah.
Menurutnya, keberadaan LSM Dec pada setiap kabupaten/kota di Aceh perlu diwaspadai, termasuk di wilayah barat selatan Aceh yang belum muncul sikap antipati terhadap lembaga ini.
Berdasarkan catatan Serambi, dalam sebulan terakhir satu per satu lembaga Dec dibekukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Pasalnya, seperti dikatakan Kepala Kesbangpol dan Linmas Aceh, Nasir Zalba SE, kegiatan lembaga-lembaga tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat. Baik karena janji pengurus untuk memberikan uang Rp 1 juta-4 juta per orang kepada yang sudah menyerahkan fotokopi KTP, tapi belum juga dipenuhi, maupun karena isu pendangkalan akidah yang dikaitkan dengan kehadiran LSM ini.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol dan Linmas Aceh kemarin, terdapat 12 Dec di beberapa kabupaten/kota di Aceh dengan nama yang berbeda-beda. Tapi lembaga yang didanai oleh Esa Monetary Fund (EMF) ini tk memiliki pengurus tingkat provinsi.
Ke-12 Dec itu tersebar di Kabupaten Pidie (PI-Dec), Kabupaten Bireuen (Bi-Dec), Kabupaten Aceh Timur (TI-Dec), Kabupaten Aceh Tengah (AT-Dec), Kabupaten Aceh Tamiang (ATI-Dec), Kabupaten Aceh Utara (AU-Dec), Kabupaten Bener Meriah (BEM-Dec), Kabupaten Singkil (SI-Dec), Kabupaten Pidie Jaya (PIJA-Dec), Kota Lhokseumawe (LSW-Dec), Kota Langsa (LA-Dec) dan Kabupaten Gayo Lues (Galu-Dec).
Isu tentang Dec ini semakin mencuat pascainsiden penembakan Kantor AU-Dec oleh dua pria tak dikenal, di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Minggu malam lalu. (riz/mz)
Tags
Aceh