Irwan Djohan ogah mobil mewah

T. Irwan Djohan

BERANDA ACEH - sebagaimana dieritakan JPNN Anggaran untuk pengadaan empat mobil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mencapai Rp 5,1 miliar. Salah seorang sumber Rakyat Aceh (Grup JPNN) di DPRA mengakui akan ada pembelian empat mobil untuk pimpinan DPRA pada tahun ini.

"Iya benar, anggaran mencapai Rp 5,1 miliar, kalau jenis saya tidak tahu secara rinci, tapi awalnya itu Toyota Alphard dan Toyota Harrier," ujar seorang staf di Sekretariat DPRA, Minggu (12/4). 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRA, T Irwan Djohan membenarkan ada anggaran Rp 5,1 miliar untuk pengadaan empat mobil pimpinan DPRA. "Iya, tapi setahu saya, toyota Alpard itu ditolak Kemendagri dan diminta ganti yang lain, tapi saya tidak tahu gantinya dengan apa," ujar Irwan menjawab Harian Rakyat Aceh.

Teuku Irwan Djohan sendiri mengaku menolak mobil yang diusulkan tersebut. Dia minta mobil untuknya yang rencananya Toyota Harrier diganti dengan Kijang Inova.

"Usulan Kijang Inova untuk saya itu sudah disetujui oleh DPRA, tapi kalau yang lain saya tidak tahu," ungkap Teuku Irwan Djohan.

Saat disinggung alasan menolak mobil yang ditawarkan, Irwan menilai mobil tersebut terlalu mewah, tidak efisien dan tidak pantas untuk dirinya. Terlebih saat kampanye pileg dia berjanji akan tetap hidup dengan kesederhanaan.

Berbagai tanggapanpun bermunculan di media social terkait dengan penolakan yang diutarakan T Irwan djohan atas pengadaan mobil mewah untuk pimpinan DPR A tersebut, ada yang menganggap ini sebuah bentuk tanggung Jawab moral seorang wakil rakyat yang menyadari bahwa kehidupan rakyat yang diwakilinya masih sangat jauh dari kata mewah sehingga ia sendiri merasa harus menolak kemewahan yang ditawarkan kepadanya, seperti yang diungkapkan Muhammad Ramadhan Al-Faruq Aceh  dalam sebuah komentarnya “Saya tidak bisa menebak ada apa dengan ini semua! Yang jelas Bertahun-tahun uang membanjiri Aceh, ratusan orang yang sudah pernah "menunggangi" suara rakyat Aceh belum ada yang se GILA ini. 

Bravo Wakil Rakyat Miskin Teuku Irwan Djohan III”, ada juga apresiasi luar biasa yang disampaikan atas sikap Teuku Irwan Djohan tersebut seperti yang dikatakan Awy “Luar biasa komunikasi politik pak Irwan Johan, perlu di ketahui bersama bahwa untuk mencapai tujuan yg lebih besar maka harus berani mengorbankan hal-hal yang kecil. Pemilu 2017 sudah sangat dekat, semoga kita semua bisa memahaminya”.

Ada juga yang menganggap bahwa penolakan itu tidak perlu dilakukan karena pengadaan itu untuk menunjang tugasnya sebagai wakil rakyat seperti yang di katakana Bang Ady “Silahkan guna fasilitas hak tugas yang dibiayai rakyat tapi jangan lupa mewakili rakyat sesuai tugas. Yang urus rakyat sudah ada eksekutif, awasi eksekutif apakah sudah urus rakyat. Kalau belum sebagai wakil rakyat minta pertanggungjawaban eksekutif. Nyan insya Allah rakyat akan ikhlas bila mereka sudah terpenuhi haknya”,

Selain itu juga ada yang menganggap penolakan ini wajar-wajar saja tapi tidak boleh diputuskan secara emosional, hal ini seperti yang diungkap Ardiansyah “Ampong Bang Teuku Irwan Djohan, Sikap abang sah sah saja, tapi jangan ambil keputusan dengan emosional, negeri ini bukan negeri persepsi. Jika yang menjadi hak harus di terima untuk meningkatkan pelayanan abang sebagai wakil rakyat maka itu sah sah saja, Para amil zakat saja sapat hak namum sesuai dengan aturan yang ada, jangan mengambil hak dari penerima zakat. Tetap semangat Ampon”.

Pun demikian dari beragamnya tanggapan yang muncul dari berbagai pihak, saya berharap meskipun Teuku Irwan Djohan nantinya tetap menolak, ia tetap harus bekerja maksimal untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat karena dilihat dari satu sisi tanpa fesilitas mewahpun kalau memang niat untuk melayani rakyat mau diwujudkan dengan maksimal juga masih sangat memungkinkan, bahkan saya cenderung melihat pengadaan mobil mewah itu terkesan “Narsis” ditengah kehidupan dan situasi perekonomian rakyat Aceh yang masih sangat mengkhawatirkan, hal ini bisa terlihat dari jumlah angka kemiskinan, gizi buruk, daya beli masyarakat yang sangat lemah, angka pengangguran di Aceh yang masih sangat tinggi sehingga “sudah” selayaknya Wakil rakyat tampil lebih sederhana dan bekerja lebih maksimal, bukan sebaliknya kinerja yang “rendah” tapi fasilitasnya mewah. (MR)