 |
| Muhammad Ramadhan |
Lagi dan lagi sebuah kejadian yang menunjukkan betapa hidup di Aceh tidak kalah angker dari kehidupan di texas yang sering dilukiskan orang sebagai kota dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi dan jaminan keselamatan hidup setiap warganya yang selalu terancam "Dua terduga penculik pejabat pemerintah ditembak mati" dan pasca kejadian beredar kabar bahwa penculikan itu terkait dengan dugaan jual beli proyek di ULP.
Inilah realitas Aceh, negeri yang kaya raya namun rakyatnya hidup dikalang derita, pejabat yang berkuasa semakin kaya, rakyat yang miskin semakin menderita, betapa tidak? Dengan dana yang begitu besar mengalir ke Aceh setiap tahunnya namun kehidupan rakyat sama sekali tidak bisa dikatakan "wajar" bin layak.
Kriminalitas sudah menjadi pemandangan umum di tengah kehidupan rakyat di negeri bekas perang ini, kesenjangan kesejateraan semakin hari terus saja meningkat antara yang punya akses ke pemerintahan dengan yang tidak punya akses sama sekali, bahkan sesama yang punya akses ke kekuasaanpun tingkat kesenjangannya terlihat semakin jauh.
Negara tidak lagi hadir untuk menjamin setiap warganya bisa hidup dengan layak, yang semakin kentara terasa adalah negara dalam konteks ini penegak hukum selalu saja dihadapkan dengan berbagai tindakan kriminal yang dilakukan warganya.
Sehingga terkesan bahwa negara hanya hadir untuk menghukum pelaku tindak kriminal semata, padahal memberantas kriminalitas saja tanpa pernah mau menjelesaikan pemicu kriminalitas itu sendiri adalah sebuah upaya sia-sia.
Sesungguhnya kriminalitas itu tidaklah terjadi dengan sedirinya tanpa didorong oleh berbagai desakan-desakan yang kadang kala diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah yang korup misalkan, penegakan hukum yang tebang pilih, penindasan yang dibiarkan, pembodohan yang "digalakkan" adalah pemicu utama "kejahatan" yang kemudian terjelma dalam berbagai aksi yang disebut kriminalitas yang tentunya melanggar hukum, namun tidak kah kita melihat kenapa "kriminalitas" bisa terjadi?
Sejatinya meski tidak semua, namun sebahagian besar tindakan kriminal (dengan kekerasan) itu sendiri merupakan ekses tindakan kriminal lainnya yang dijalankan dan dilakonkan sebelumnya baik dengan atau tanpa kekerasan.
Misalnya penculikan, perampokan, pencurian yang dilatari oleh faktor ekonomi, katakanlah kemiskinan, kenapa kemiskinan itu terjadi?
Sudahkah pemerintah menuntaskan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa semua rakyatnya bisa hidup dengan layak? Dengan lapangan kerja yang bisa menjamin rakyat tidak harus cari makan dengan merampok?
Sudahkan pihak penegak hukum memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak ada lagi yang namanya parktik korupsi? Tidak ada lagi praktik suap menyuap yang berujung tipu menipu antar satu rantai birokrasi dengan rantai selanjutnya?
Jika tidak, pantaskah pemerintah mengandalkan penegakan hukum semata terhadap tindak kriminalitas yang dilakukan rakyatnya yang sejatinya dipicu oleh "kejahannaman" pemerintah itu sendiri?
Saya tidak sedang membela pelaku kriminalitas, tidak juga sedang ingin menentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di negeri ini. Penegakan hukum tidak boleh setengah-setengah tapi harus secara menyeluruh tanpa pilih kasih!
Penculikan dan kriminalitas lainnya tidak bisa ditolerir namun mengungkap pemicu penculikan itu sendiri adalah sebuah kewajiban. Jadi kita berharap pihak yang juga harus mengusut tuntas dugaan praktik culas di ULP seperti yang diberitakan beberapa media online pasca kejadian.
Penulis: Muhammad Ramadhan Al-Faruq Dewan Penasehat POSPERA Aceh Besar
Tags
Aceh